Oleh Yulianta Saputra, S. H. LATAR BELAKANG Dewasa ini banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan arti pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi di Indonesia. Bahkan bukan hanya mengabaikan, namun banyak juga yang tidak mengetahui hakekat dan makna dari konstitusi tersebut. Terlebih di era globalisasi ini masyarakat dituntut untuk mampu memilah-milah pengaruh positif dan […]
Author Archives: kpmi.fh
26
Feb
Feb
Oleh: M. Fikri Alan Liberalisme Tanah Sebelum Kemerdekaan Pada saat sebelum kemerdekaan, sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan Raja sebagai pusat ketatanegaraan. Dengan kedudukan ini, raja tentu berhak untuk mengatur seluruh kehidupan di daerah kekuasaannya. Karena begitu luasnya kekuasaan raja tersebut, raja kemudian membentuk sebuah kops hamba kerajaan (abdi dalem) yang bertugas untuk menghubungkan antara aspirasi rakyat […]
26
Feb
Feb
Oleh : Yulianta Saputra Latar Belakang Salah satu kejahatan yang acap dialami oleh kaum perempuan adalah kejahatan asusila. Dari sekian banyak kejahatan asusila yang sering menjadikan kaum perempuan sebagai korbannya, yakni kejahatan perkosaan (verkrachting).[1]Era kontemporer ini, tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan (misdrijven) yang cukup mendapat atensi di kalangan masyarakat. Sering di surat kabar atau majalah […]
Hukum Kenegaraan dan Administratsi
Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia
26
Feb
Feb
Oleh: Yulianta Saputra, S.H. LATAR BELAKANG Adanya reformasi pada tahun 1998 yang dipelopori oleh mahasiswa, telah berhasil merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan menyempurnakannya hingga lebih menjamin kedaulatan rakyat serta perkembangan demokrasi modern. Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah serta meningkatkan semangat dan kapasitas […]
26
Feb
Feb
Oleh Muhammad Ridwansyah, M.H. Pendirian partai politik lokal di Aceh diawali oleh pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintah Aceh mulai dibahas di DPR pada tanggal 25 Februari hingga 5 Juli 2006. Pembahasan terkait RUU tersebut itu tidak lama berselang setelah Pemerintah RI menandatangani Nota Kepahaman (Memorandum of Undestanding/ MoU) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di […]
Oleh : M. Fikri Alan Pendahuluan Sebagai penganut Negara Hukum yang demokratis, keberadaan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) di Indonesia merupakan sebuah keharusan mutlak yang wajib untuk dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Pemilu tersebut haruslah diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Konsep […]
Oleh: Yulianta Saputra LATAR BELAKANG Dalam konstitusi telah ditandaskkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Selain itu juga ditegaskan pula dalam peraturan perundang-undangan […]
Hukum Internasional
Penggunaan Konsep Kedaulatan Negara oleh Pemerintah Myanmar dalam Menangani Kasus Rakhine State
13
Jan
Jan
Oleh: Hendro Valence L Kedaulatan merupakan konsep yang menarik untuk dibicarakan jika dikaitkan dengan hukum Nasional maupun Internasional. Hal ini dikarenakan kedaulatan merupakan titik persingungan antara kedua tertib hukum tersebut. Konsekuensinya, konsep tentang negara yang berdaulat menjadi penyangga sistem tata hukum Internasional yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi (Sigit Riyanto, 2012). Meskipun demikian, dalam perkembangannya konsep […]
13
Jan
Jan
Oleh: Gunawan Aineka Satu lagi terjadi kebocoran kasus kepada publik tentang layanan kesehatan di rumah sakit. Bayi kecil bernama Debora meninggal dirumah sakit diduga karena tidak mendapat perawatan yang maksimal. Melihat dari sisi kemanusiaan, mestinya kita turut bersimpati dan merasakan pedihnya penolakan upaya maksimal dari RS karena kurangnya biaya. Sebetulnya peristiwa ini merupakan potret […]
13
Jan
Jan
Oleh: M. Fikri Alan “Alam semesta cukup memberikan pangan. Ia hanya tidak pernah cukup melayani ketamakan manusia” Mahatma Gandhi Pendahuluan Pemikiran mengenai tugas negara dalam mensejahterakan masyarakatnya, sebenarnya telah ada sejak negara ini pertama kali terbentuk. Hal ini dibuktikan melalui alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI […]