Author Archives: kpmi.fh

Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelanggaran Kode Etik Petugas Pajak Dalam Hukum Positif di Indonesia

Wajib Pajak (WP) dan Penanggung Pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum (Pudyatmoko, 2007: 155). Namun demikian, pada tahun 2017 lalu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta, Jatinegara terdapat ketegangan yang melibatkan seorang Pegawai Pajak kantor tersebut dengan seorang WP yang ingin mengurus Tax Amnesty (TA). Kejadian dimulai ketika sejumlah WP yang ingin menyelesaikan […]

Legitimasi Cuti Bersama

Oleh: Mohamad Rifki   Salah satu penyebab yang menyatakan bahwa Indonesia saat ini ‘obesitas’ regulasi, karena tidak sedikit undang-undang yang lantas memberikan atribusi langsung kepada menteri untuk menetapkan suatu aturan, sehingga cukup banyak aturan tersebut yang lepas dari kontrol Presiden dan menyebabkan tumpang tindih. Karena pangkal masalah berasal dari undang-undangnya, maka terkait hal tersebut masih […]

Urgensi Pengembangan Asuransi Lingkungan Hidup

oleh: Faisol Rahman Kerugian lingkungan, akibat bencana lingkungan ataupun karena terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan sangatlah besar apabila dinilai secara materiil. Baik pemerintah maupun perusahaan akan membutuhkan waktu yang relatif lama, untuk memperoleh uang ganti kerugian terhadap korban bencana lingkungan ataupun korban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Perusahaan bahkan berpotensi menghadapi kebangkrutan seketika, jika sanksi denda […]

Implikasi Yuridis Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Oleh : Dedy Wijayanto Perekonomian Indonesia pada tahun 2016 tetap berdaya tahan di tengah kondisi perekonomian global yang masih belum kuat dan penuh ketidakpastian. Perkembangan tersebut dipengaruhi struktur permintaan domestik yang dominan serta ditopang respon kebijakan yang memadai. Kombinasi kedua hal tersebut pada gilirannya mampu memitigasi risiko dampak pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat, harga […]

Apakah Keinginan Indonesia Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Hanya Sekedar Angan?

Oleh : Robi Ginting Sekilas Mengenai Dewan Keamanan PBB. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk sebagai akibat kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam membendung terjadinya perang dunia. Dengan didirikannya PBB maka akan ada harapan untuk memperbaiki hubungan antara bangsa dan memberikan hak-hak serta kesempatan yang layak bagi setiap bangsa didunia untuk maju […]

Menemukan Kembali Ulama Pancasilanisme

Oleh: Fikri Alan[1] “Jiwa Besar Lahirkan Sikap Kesatria dan Toleran. Jiwa Kerdil Lahirkan Dendam dan Kebencian.” K.H. Mustofa Bisri   Pendahuluan Ketika pada tanggal 29 April 1945 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (selanjutnya disebut BPUPKI) didirikan, dan kemudian mulai bersidang untuk pertama kali pada tanggal 29 Mei 1945, pertanyaan dasar yang sesungguhnya ingin dijawab ketika […]

Hukum dan Pembangunan Ekonomi

Oleh: Fikri Alan[1] “Indonesia di masa datang mau menjadi negeri yang makmur, supaya rakyatnya dapat serta pada kebudayaan dunia dan ikut serta mempertinggi peradaban. Untuk mencapai kemakmuran rakyat di masa datang, politik perekonomian mestilah disusun di atas dasar yang ternyata sekarang, yaitu Indonesia sebagai negeri agraria. Oleh karena faktor produksi yang terutama, maka hendaknya peraturan […]

Tidak Berpihak Dalam Kasus Debora Dan Rumah Sakit MK Kalideres

Oleh: Gunawan Aineka Satu lagi terjadi kebocoran kasus kepada publik tentang layanan kesehatan di rumah sakit. Bayi kecil bernama Debora meninggal dirumah sakit diduga karena tidak mendapat perawatan yang maksimal. Melihat dari sisi kemanusiaan, mestinya kita turut bersimpati dan merasakan pedihnya penolakan upaya maksimal dari RS karena kurangnya biaya. Sebetulnya peristiwa ini merupakan potret kondisi […]

Peradilan Adat: Alternatif bagi Para Pencari Keadilan di Daerah Masyarakat Hukum Adat

Oleh: Andri Mahakam             Pemerintah sebagai penguasa yang sah atas seluruh wilayah Indonesia berkewajiban untuk memberikan pemenuhan atas rasa keadilan dalam masyarakat. Akses terhadap keadilan ini berupa penyediaan lembaga peradilan dan penegakkan hukum yang dapat dijangkau oleh mayrakat. Tapi, pada kenyataannya kemampuan negara untuk memberikan acces to justice(akses terhadap keadilan)pada masyarakat tidak sebanding dengn wilayah […]