Monthly Archives: February 2018

Implikasi Yuridis Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Oleh : Dedy Wijayanto Perekonomian Indonesia pada tahun 2016 tetap berdaya tahan di tengah kondisi perekonomian global yang masih belum kuat dan penuh ketidakpastian. Perkembangan tersebut dipengaruhi struktur permintaan domestik yang dominan serta ditopang respon kebijakan yang memadai. Kombinasi kedua hal tersebut pada gilirannya mampu memitigasi risiko dampak pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat, harga […]

Apakah Keinginan Indonesia Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Hanya Sekedar Angan?

Oleh : Robi Ginting Sekilas Mengenai Dewan Keamanan PBB. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk sebagai akibat kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam membendung terjadinya perang dunia. Dengan didirikannya PBB maka akan ada harapan untuk memperbaiki hubungan antara bangsa dan memberikan hak-hak serta kesempatan yang layak bagi setiap bangsa didunia untuk maju […]

Menemukan Kembali Ulama Pancasilanisme

Oleh: Fikri Alan[1] “Jiwa Besar Lahirkan Sikap Kesatria dan Toleran. Jiwa Kerdil Lahirkan Dendam dan Kebencian.” K.H. Mustofa Bisri   Pendahuluan Ketika pada tanggal 29 April 1945 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (selanjutnya disebut BPUPKI) didirikan, dan kemudian mulai bersidang untuk pertama kali pada tanggal 29 Mei 1945, pertanyaan dasar yang sesungguhnya ingin dijawab ketika […]

Hukum dan Pembangunan Ekonomi

Oleh: Fikri Alan[1] “Indonesia di masa datang mau menjadi negeri yang makmur, supaya rakyatnya dapat serta pada kebudayaan dunia dan ikut serta mempertinggi peradaban. Untuk mencapai kemakmuran rakyat di masa datang, politik perekonomian mestilah disusun di atas dasar yang ternyata sekarang, yaitu Indonesia sebagai negeri agraria. Oleh karena faktor produksi yang terutama, maka hendaknya peraturan […]

Tidak Berpihak Dalam Kasus Debora Dan Rumah Sakit MK Kalideres

Oleh: Gunawan Aineka Satu lagi terjadi kebocoran kasus kepada publik tentang layanan kesehatan di rumah sakit. Bayi kecil bernama Debora meninggal dirumah sakit diduga karena tidak mendapat perawatan yang maksimal. Melihat dari sisi kemanusiaan, mestinya kita turut bersimpati dan merasakan pedihnya penolakan upaya maksimal dari RS karena kurangnya biaya. Sebetulnya peristiwa ini merupakan potret kondisi […]

Peradilan Adat: Alternatif bagi Para Pencari Keadilan di Daerah Masyarakat Hukum Adat

Oleh: Andri Mahakam             Pemerintah sebagai penguasa yang sah atas seluruh wilayah Indonesia berkewajiban untuk memberikan pemenuhan atas rasa keadilan dalam masyarakat. Akses terhadap keadilan ini berupa penyediaan lembaga peradilan dan penegakkan hukum yang dapat dijangkau oleh mayrakat. Tapi, pada kenyataannya kemampuan negara untuk memberikan acces to justice(akses terhadap keadilan)pada masyarakat tidak sebanding dengn wilayah […]

Sejarah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Konstitusi di Indonesia

Oleh Yulianta Saputra, S. H.   LATAR BELAKANG Dewasa ini banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan arti pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi di Indonesia. Bahkan bukan hanya mengabaikan, namun banyak juga yang tidak mengetahui hakekat dan makna dari konstitusi tersebut. Terlebih di era globalisasi ini masyarakat dituntut untuk mampu memilah-milah pengaruh positif dan […]

Pola Penguasaan Tanah Pertanian dan Liberalisme Indonesia

Oleh: M. Fikri Alan  Liberalisme Tanah Sebelum Kemerdekaan Pada saat sebelum kemerdekaan, sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan Raja sebagai pusat ketatanegaraan. Dengan kedudukan ini, raja tentu berhak untuk mengatur seluruh kehidupan di daerah kekuasaannya. Karena begitu luasnya kekuasaan raja tersebut, raja kemudian membentuk sebuah kops hamba kerajaan (abdi dalem) yang bertugas untuk menghubungkan antara aspirasi rakyat […]

Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Oleh : Yulianta Saputra Latar Belakang Salah satu kejahatan yang acap dialami oleh kaum perempuan adalah kejahatan asusila. Dari sekian banyak kejahatan asusila yang sering menjadikan kaum perempuan sebagai korbannya, yakni kejahatan perkosaan (verkrachting).[1]Era kontemporer ini, tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan (misdrijven) yang cukup mendapat atensi di kalangan masyarakat. Sering di surat kabar atau majalah […]

Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Oleh: Yulianta Saputra, S.H.   LATAR BELAKANG Adanya reformasi pada tahun 1998 yang dipelopori oleh mahasiswa, telah berhasil merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan menyempurnakannya hingga lebih menjamin kedaulatan rakyat serta perkembangan demokrasi modern. Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah serta meningkatkan semangat dan kapasitas […]